Keanggotaan Timor Leste di Perhimpunan
Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ditetapkan pada Oktober 2025. Kini,
waktunya merencanakan langkah nyata kiprah baru ASEAN dengan Timor Leste di
dalamnya.
Timor Leste, sesuai rencana akan menerima
mandat sebagai ketua bergilir ASEAN 2029. Menjelang itu, Timor Leste siap
membuka diri untuk terlibat di dalam rantai pasok ASEAN maupun berusaha
menangani krisis politik Myanmar yang menjadi persoalan kronis di ASEAN.
Topik keanggotaan Timor Leste dan rencana
kerja ASEAN menjadi tema utama seminar yang digelar oleh The Habibie Centre,
Kamis (11/12/2025) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber Joaquim Fonseca,
Sekretaris Jenderal Perlawanan Nasional Mahasiswa Timor Leste (RENETIL). Ia
pernah menjabat sebagai Wakil Tetap Timor Leste untuk Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan kemudian Duta Besar Timor Leste untuk Inggris.
”Timor Leste bergerak dari identitas
pascakonflik ke pemain aktif di kawasan Asia Tenggara. Ini Timor Leste yang
diinginkan oleh rakyatnya,” tutur Fonseca.
Perjalanan Timor Leste menjadi anggota ASEAN
panjang. Mereka mendaftar pada 2011, pada 2014 persyaratan dasarnya diterima
oleh ASEAN. Setelah itu dengan pendampingan Indonesia, Timor Leste bekerja
keras memenuhi segala tolak ukur yang diminta oleh ASEAN.
Fonseca mengatakan, Timor Leste merevisi 30
peraturan. Setiap tahun, mereka juga membayar iuran ke Sekretariat ASEAN
sebesar 400.000 dollar Amerika Serikat.
Hal pertama yang diinginkan oleh Timor Leste
ialah kebangkitan ekonomi dan pembangunan melalui akses rantai pasok dan pasar
ASEAN. Harapannya, Timor Leste bisa menjadi salah satu lokasi manufaktur
ataupun perakitan produk setengah jadi
di kawasan.
”Kami memberikan beragam insentif. Di Zona C
seperti Oecusse dan Atauro, bisa ada surga pajak selama 10 tahun,” tutur
Fonseca.
Meskipun begitu, Fonseca menekankan, Timor
Leste tidak mau sekadar menjadi lokasi produksi, tetapi prosesnya dilakukan
oleh tenaga asing yang murah. Harus ada kerja sama dalam peningkatan kemampuan
sumber daya manusia lokal karena cara itu akan meningkatkan produktivitas ASEAN
juga.
"Bagi ASEAN, masuknya Timor Leste sebagai
anggota juga menjadi jembatan penghubung ke negara-negara Pasifik maupun yang
berbahasa Portugis," kata peneliti The Habibie Centre Marina Ika Sari.
Menambah mutu
Anders Uhlin, pengamat isu ASEAN dari
Universitas Lund, Swedia mengatakan, masuknya Timor Leste ke ASEAN semestinya
bisa menaikkan kualitas kinerja organisasi lawasan tersebut. Timor Leste memang
tertinggal secara ekonomi apabila dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia,
Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Namun, sejatinya indeks pembangunan Timor
Leste lebih tinggi dibandingkan dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar. Padahal,
ketiga negara itu sudah puluhan tahun menjadi anggota ASEAN.
Dari aspek Indeks Kebebasan Demokrasi, Timor
Leste justru yang paling tinggi di ASEAN. Di seluruh dunia, Timor Leste
menempati rangking ke-54 untuk penerapan demokrasi, mulai dari pusat hingga
daerah.
Indonesia menempati posisi ke-94 dan Filipina
ke-99 karena pemerintahannya bergeser ke arah otokrasi. Demokrasinya masih
dikendalikan oleh elite politik. Malaysia di posisi ke-88 dan Singapura ke-90.
Sisa negara-negara ASEAN sama sekali bukan demokrasi.
”Penting membawa gaung demokrasi yang lebih
besar kepada ASEAN karena membuka ruang untuk bekerja sama dengan berbagai
lembaga penegakan hak asasi manusia di kawasan,” papar Uhlin.
Semakin besar suara demokrasi di ASEAN, lanjut
Uhlin, semakin mampu ASEAN menstabilkan kondisi geopolitik. ASEAN bisa
menavigasi persaingan adidaya Timur dan Barat di kawasan.
Dinna Prapto Raharja, dosen Hubungan
Internasional dari Universitas Binus menjelaskan, demokrasi di ASEAN bisa
membawa semangat pembangunan lebih adil. Sekarang ini, anggaran negara-negara
ASEAN lebih banyak dipakai untuk membeli alutsista, bukan untuk penguatan
pendidikan dan ekonomi pembangunan.
Ini adalah tren global, sesuai dengan data
Institut Kajian Perdamaian Stockholm (SIPRI). Per 2024, belanja pertahanan
global naik 9,4 persen dari tahun 2023. Apabila diuangkan, nilainya setara 2,7
triliun dollar AS.
Uang belanja pertahanan ini diambil dari dana
pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan. Kekurangan pendanaan ditutup
dengan utang. Walhasil, pembangunan suatu negara terhambat.
Tidak hanya itu, Dinna juga menyoroti risiko
perlombaan senjata negara-negara adidaya yang mengambil tempat di Asia
Tenggara. ”Bagaimana kini ASEAN merumuskan pendekatan diplomatis dan demokratis
untuk memitigasi risiko tersebut?” kata Dinna.
Myanmar
Isu Myanmar juga dibahas di salam diskusi
tersebut. Besar harapan keterlibatan Timor Leste untuk turut serta mengurai
permasalahan krisis politik di Myanmar. Myanmar adalah salah satu negara yang
keberatan Timor Leste masuk ASEAN.
Sejak 2011, junta militer Myanmar tidak suka
Timor Leste vokal menyoroti berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kini,
Timor Leste sebagai bangsa yang bangkit dari konflik diharapkan bisa berbagi
pengalaman rekonsiliasi dan pandangan segar dalam membahas persoalan Myanmar.
”Tentu saja kita harus memulai dengan
pertanyaan Myanmar seperti apa yang diinginkan oleh ASEAN ataupun para elite
yang ada di dalam negara itu,” tutur Fonseca.
Dulu, ketika Timor Leste merdeka pada 2002,
mereka juga menanyakan kepada diri sendiri wujud bangsa yang diinginkan oleh
semua rakyatnya. Setelah disepakati, dengan semangat itu mereka bisa bergerak
bersama.
Dinna mengusulkan agar Indonesia dan Timor
Leste bersama-sama membawa isu Myanmar ini sebagai isu kawasan Asia Tenggara,
bukan hanya isu dalam negeri Myanmar. Kenyataannya, ketiadaan pemerintah resmi
di seluruh daerah Myanmar membahayakan ASEAN secara umum.
”Ada daerah-daerah tak bertuan yang menjadi
pusat-pusat kejahatan, misalnya penipuan daring. Korbannya, ya, warga ASEAN itu
sendiri. Ini masalah keamanan kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.
Oleh Laraswati Ariadne Anwar
12 Des 2025 07:00 WIB · Internasional
