Fenomena stagnasi mengkhawatirkan karena pelaksanaan hukum yang diskriminatif, mengguritanya oligarki, serta tergadainya etika dan integritas dalam berpolitik.'

Seorang sastrawan visioner, George Orwell, mengingatkan tentang fenomena paradoks dalam dunia politik, yakni bagaimana kalangan yang mengatasnamakan kaum tertindas dapat meraih kekuasaan dengan dukungan rakyat. Namun, setelah berkuasa, gerakan pembebasan yang mengatasnamakan ketertindasan rakyat itu malah tidak mengubah apa-apa.

Celakanya, yang terjadi justru repetisi cerita usang tentang ketertindasan atau keterabaian aspirasi rakyat. Kalau toh ada, yang berganti hanyalah aktor-aktor penguasa dengan peran yang kurang lebih sama. Bahkan, dalam bukunya, Orwell menggambarkan sang pemimpin baru memiliki karakter yang megalomania dengan segudang gelar yang setiap orang harus melafalkannya.

Dalam buku Animal Farm: A Fairy Story (1945), Orwell menggambarkan sepak terjang hewan-hewan progresif, sebagai pembela hewan-hewan lemah, di sebuah peternakan. Namun, setelah hewan-hewan progresif itu akhirnya berjaya menggulingkan penguasa lama, mereka menjelma menjadi penguasa baru yang menjadikan hewan-hewan lemah tetap

Semangat pembebasan yang didengung-dengungkan justru melahirkan penjara baru sehingga sejatinya tidak ada yang berubah, hanya sebuah stagnasi politik yang memilukan. Novel satire dari novelis Inggris itu sebenarnya merupakan penggambaran perilaku paradoks para pelaku Revolusi Bolshevik di Uni Soviet.

Alih-alih melahirkan persamaan kelas, revolusi itu justru menghasilkan elite baru yang sama durjananya dengan penguasa sebelumnya. Tembok tebal feodalisme digantikan tirai besi kediktatoran proletariat yang melahirkan sebuah negara superbirokratik yang antikritik dan melanggengkan represi politik.

Aktivis membawa poster-poster tuntutan pada peringatan Hari Perempuan Internasional di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, 9 Maret 2025. Kompas/Bahana Patria Gupta

Fenomena itu dalam konteks kontemporer dianalisis oleh Aurel Piturca (2012) yang juga memperlihatkan bahwa rezim komunis yang katanya memperjuangkan persamaan kelas sekalipun dapat menghasilkan minoritas elite kelas penguasa yang menghapus makna persamaan kelas itu sendiri. Gerakan politik akhir abad ke-20 di Uni Soviet yang menumbangkan rezim lama pun terjebak dalam situasi yang sama.

Glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) yang didengungkan Mikhail Gorbachev justru menghasilkan rezim yang disebut Nomenklatura di Rusia saat ini. Rezim baru model ini berisikan aktor penguasa politik dan pengusaha besar dengan peran dan kedudukan amat spesial, yang hampir sama dengan para aktor penguasa di masa kediktatoran Uni Soviet.

Tendensi stagnasi juga terjadi lintas ideologi di berbagai belahan bumi setelah tumbangnya rezim otoriter. Keruntuhan junta militer di Amerika Latin pada 1980-an, misalnya, tidak serta-merta menjamin langsung terkonsolidasinya demokrasi. Sejumlah negara bahkan kembali menjadi negara bertendensi otoriter.

Indeks Demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit (EIU). Gunawan

Realitas Indonesia

Di Indonesia, fenomena stagnasi itu bukan tidak terasakan. Kenyataannya, kata ”reformasi”, yang menandai era politik baru pasca-Soeharto, kini kehilangan makna dan relevansinya dalam kehidupan politik kita.

Begitu juga hal-hal yang dianggap solusi mendasar, yang mewujud kemudian sebagai bagian ”tuntutan reformasi”, seperti hapuskan Dwifungsi ABRI, laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, serta hadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), makin terabaikan seiring komitmen kolektif aktor-aktor politik yang makin memudar akan hal-hal itu.

Bahkan, sudah ada wacana tandingan dan upaya-upaya untuk mempraktikkannya. Upaya membatasi pelaksanaan otonomi daerah dan menghadirkan resentralisasi pemerintahan, misalnya, mulai terasakan. Sebaliknya, pelaksanaan Dwifungsi ABRI (TNI/Polri) gaya baru makin terendus.

Stagnasi menjadi makin mengkhawatirkan karena juga ditandai oleh pelaksanaan hukum yang diskriminatif, mengguritanya oligarki, tergadainya etika dan integritas dalam berpolitik, hingga berbagai teror terhadap aktivis demokrasi. Kesemuanya mengingatkan kita akan memori politik buram era pra-Reformasi.

Perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara berorasi saat bersama sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Kolektif Merapat Kita ke Kiri (Merpati) menggelar aksi solidaritas untuk aktivis Andrie Yunus di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (6/4/2026). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Potensi stagnasi atau regresi itu telah diperingatkan Samuel Huntington yang menunjukkan bahwa demokrasi bisa turun, naik, muncul, dan menghilang layaknya gelombang (1991). Ini karena konsolidasi demokrasi bukan hal yang mudah mengingat selalu ada ancaman dari kalangan antidemokrasi. Begitu juga adanya konflik internal para pendukung demokrasi dan pelemahan institusi-institusi demokrasi yang kesemuanya dapat menghadirkan kembali otoritarianisme.

Stagnasi menjadi makin mengkhawatirkan karena juga ditandai oleh pelaksanaan hukum yang diskriminatif, mengguritanya oligarki, tergadainya etika dan integritas dalam berpolitik, hingga berbagai teror terhadap aktivis demokrasi.

Kajian para akademisi pada awal 2000-an menghadirkan perspektif akan adanya fenomena hybrid regime. Fenomena ini diurai para akademisi, semisal Carothers (2002), Diamond (2002), dan Crouch (2000, 2004), yang mengendus bau kurang sedap dari banyak negara setelah terbebas dari rezim otoritarian.

Alih-alih memiliki demokrasi yang solid, negara-negara tersebut malah mengalami kehidupan politik campuran demokrasi dan otoritarian sekaligus, yang pada akhirnya kerap berujung pada stagnasi politik atau bahkan pembalikan situasi politik demokratik ke arah nondemokratik.

Kembali pada konteks Indonesia, episode stagnasi politik hari ini sejatinya akan makin fatal jika kita semua hanya berdiam diri atas apa yang terjadi. Maka, beruntunglah negeri ini jika masih ada mereka yang peduli untuk terus secara kritis mengingatkan bahwa stagnasi dan potensi adanya pembalikan arah demokrasi bukanlah sebuah ilusi.

***

Oleh Firman Noor, Profesor Riset dari Pusat Riset Politik, BRIN

Artikel telah tayang di Kompas.id pada tanggal 9 April 2026