Tahun 2025 menjadi fase penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam satu tahun terakhir, diplomasi Indonesia menunjukkan pola yang lebih aktif, tegas, dan berorientasi pada kepentingan strategis nasional, sembari tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Tercatat, Presiden Prabowo Subianto melakukan lebih dari 15 kunjungan ke 24 negara, termasuk ke Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, hingga Brasil. Di awal tahun 2025, Prabowo menjadi tamu kehormatan pada parade Hari Republik India ke-76. Presiden juga bertemu PM Narendra Modi dan Presiden Droupadi Murmu, serta meresmikan penguatan kerja sama. 

Kemudian pada April 2025, Kepala Negara melakukan safari diplomatik ke lima negara Timur Tengah, yaitu Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Turki dan Yordania. Kedatangan Presiden Prabowo ke lima negara tersebut terkait stabilitas kawasan, ekonomi hingga pertahanan.

Pada Mei 2025, Prabowo terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menghadiri KTT-ke 46 ASEAN. Di sana, Presiden menekankan integrasi Timor Leste dan Papua Nugini ke dalam ASEAN.

Setelah itu, di bulan Juni, Prabowo menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg di Rusia.  Bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, kedua pemimpin membahas kerja sama di sektor energi nuklir dan industri pertahanan, serta investasi senilai 2 miliar euro atau setara dengan Rp37,64 triliun.

Di bulan berikutnya, Prabowo terbang ke Brasil untuk mewakili Indonesia dalam KTT BRICS di Rio Janeiro. Kedatangan Prabowo menandai kehadiran Indonesia sebagai anggota Asia Tenggara pertama dalam blok tersebut. 

Setelah itu, Prabowo ke Eropa, tepatnya Belgia untuk mengunjungi markas Uni Eropa di Brussel. Ia menemui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa.
Adapun capaian penting dalam pertemuan dengan pejabat Uni Eropa, yakni rampungnya kesepakatan Indonesia-EU CEPA yang prosesnya telah berlarut selama lebih dari satu dekade. 

Pada September, Presiden Prabowo menghadiri Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok yang digelar di Tiananmen, Beijing. Masih di bulan yang sama, Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.

Di penghujung tahun, Prabowo bertemu dengan Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari
dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan rakyat kedua negara. Dari Pakistan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraan dengan bertemu kembali dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperkuat kerja sama di sektor industri hingga pertahanan. Hasilnya, Rusia berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Latar Belakang Militer

Peneliti The Habibie Center, Marina Ika Sari, kepada Indonesia Defense Magazine, menuturkan salah satu aspek paling kuat yang membentuk orientasi kebijakan luar negeri Prabowo saat ini adalah latar belakang militernya. Marina menuturkan hal itu terlihat dalam pelbagai pidato dan pernyataan Prabowo di forum internasional. “Beliau selalu menekankan sovereignty dan territorial integrity sebagai prioritas utama Indonesia,” jelasnya.

Selain latar militer, Prabowo juga berasal dari keluarga dengan tradisi bisnis yang kuat. Menurut Marina, hal ini turut memengaruhi pendekatan Prabowo dalam melihat kebijakan luar negeri dari perspektif cost and benefit. “Selain defense and security, ketahanan ekonomi juga menjadi prioritas. Itu terlihat dari kunjungan-kunjungan beliau yang banyak menekankan kerja sama ekonomi,” katan Marina.

Pendekatan ini menandakan bahwa diplomasi ekonomi akan menjadi pilar penting, sejajar dengan isu keamanan, dalam upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.

Marina juga menilai Presiden Prabowo mengedepankan omnidirectional approach dalam diplomasinya atau pendekatan ke segala arah tanpa eksklusivitas blok atau kawasan tertentu. “Beliau hadir di banyak forum bilateral, regional, maupun multilateral. Preferensinya memang tampil di panggung dunia,” ujarnya. Pendekatan ini terlihat dari konsistensi Prabowo menghadiri berbagai forum internasional.

Namun, Marina menilai keaktifan Indonesia merangkul berbagai negara perlu dibarengi dengan kejelasan prioritas serta hasil yang ingin dicapai. “Kita perlu omnidirectional itu asal ada tujuan akhirnya yang jelas. Goal-nya apa harus jelas,” tegasnya.

Marina mengemukakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, pendekatan diplomasi Indonesia dinilai masih berada dalam fase konsolidasi. Tantangan utama justru dinilai akan muncul pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia melakukan pendekatan ke berbagai negara melalui jalur bilateral, regional, dan multilateral, pemerintah diharapkan mulai menetapkan prioritas yang lebih terukur. “Kalau sudah ‘mining’ ke banyak negara, harusnya kita jadi lebih tahu next step-nya apa,” kata Marina.

Pentingnya Koordinasi Internal

Memasuki awal semester pertama tahun 2026, Marina menilai urgensi utama kebijakan luar negeri Indonesia saat ini justru berangkat dari persoalan domestik, terutama terkait konsolidasi, sinergi, dan kejelasan arah kebijakan di antara para pemimpin dan kementerian terkait.

Marina menekankan bahwa koordinasi internal menjadi prasyarat utama agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak saling bertabrakan satu sama lain.

“Yang paling mendesak itu justru dari sisi domestik. Sinergi dan koordinasi antara pemimpin dan kementerian yang relevan, penting supaya pernyataan dan kebijakan yang disampaikan tidak bertolak belakang,” paparnya.

Marina juga menyoroti dinamika kawasan Asia Tenggara pada 2026, di mana Filipina bakal jadi pemimpin ASEAN. Menurutnya, kondisi ini akan membuat isu Laut China Selatan (LCS) kembali menguat.

Ke depan, Marina menyebut arah kebijakan luar negeri, penguatan koordinasi domestik, serta keterlibatan aktif di ASEAN menjadi kunci agar diplomasi Indonesia kembali berpengaruh dan konsisten dengan peran historisnya di kawasan.

Penulis : Yakub Pryatama