Berakhirnya masa jabatan tak membatasi para presiden RI melanjutkan pengabdiannya. Segala pemikiran dan pengalaman bisa diwariskan untuk membantu bangsa.

Sejumlah presiden yang pernah memimpin Indonesia tidak berhenti mengabdi bagi negara meskipun masa jabatannya berakhir. Dari luar lingkar kekuasaan, para tokoh bangsa tersebut melanjutkan pengabdian pada ranah gagasan dengan mendirikan lembaga pemikir atau think tank. Sebuah upaya mewariskan pemikiran dalam rupa kajian terkait isu-isu strategis yang relevan dengan persoalan bangsa.

Sebuah miniatur pesawat berwarna putih biru terpajang di salah satu sudut ruangan The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Tetuko—nama kecil tokoh pewayangan Gatotkaca—begitulah Presiden ke-2 RI Soeharto menamainya.

Nama itu disematkan untuk pesawat karya anak bangsa bernomor seri CN-235 yang diproduksi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), yang ketika itu dipimpin BJ Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi.


Miniatur pesawat di Gedung The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Karya di dunia dirgantara itu baru secuil warisan Habibie yang kemudian menggantikan Soeharto menjadi Presiden ke-3 RI. Kesan apik kembali Habibie tinggalkan selama menjabat Kepala Negara. Keberadaannya sebagai pucuk pemimpin negeri menggoreskan warna pemerintahan yang lebih demokratis.

Bukti demokratisasi terlihat dari kebijakan terobosan Habibie, seperti penghapusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang membuka kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik. Pun halnya pengesahan paket UU Politik yang kemudian menghadirkan pemilu demokratis dengan kemunculan banyak partai, membatasi masa jabatan presiden, mendorong terjadinya otonomi daerah, hingga memulai pemisahan TNI dan Polri dari kerangka dwifungsi ABRI.

"Dengan mendirikan think tank, hal itu menunjukkan bahwa dia (presiden yang pernah memimpin) tidak lagi menempatkan dirinya sebagai politisi yang partisan, tetapi sebagai seorang negarawan."

Sesi wawancara dengan Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie (kiri) dan Andi Makmur Makka (anggota Dewan Pembina The Habibie Center) di Gedung The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Semua itu dilakukan Habibie dalam masa jabatan yang hanya berlangsung satu tahun lima bulan, atau sekitar 500 hari saja. Dinamika politik yang terjadi waktu itu mengharuskannya lengser dari kursi kepresidenan. Alih-alih mengutak-atik cara untuk memperpanjang kekuasaan, Habibie memilih tunduk pada konstitusi dan mencari jalur pengabdian lain.

”Kebetulan Bapak (Habibie) dekat dengan Presiden (ke-39 Amerika Serikat) Jimmy Carter. Keduanya sering bertemu, entah di Indonesia atau Amerika Serikat. Sekali waktu, setelah bapak lengser, mereka sempat berbincang dan diusulkan membuat lembaga nonprofit yang masih bergerak ke isu-isu strategis seperti Carter Center,” kata Ketua Dewan Pembina The Habibie Center (THC) Ilham Akbar Habibie saat diwawancarai di kantornya, The Habibie Center, Jakarta.

Berangkat dari usulan itu, Habibie dan keluarganya mendirikan The Habibie Center pada 10 November 1999. Semua anggota keluarga terlibat dalam pendirian lembaga itu, termasuk sang istri, Hasri Ainun Besari, dan dua putranya, yakni Ilham dan Kemal Thariq Habibie. Ilham dan Kemal sampai sekarang masih berada dalam jajaran struktur dewan pembina organisasi nonprofit tersebut.

”Karena ada keinginan untuk melanjutkan apa yang menjadi semangat atau kontribusi Bapak kepada negara bangsa ini, selain dari teknologi memang demokratisasi. Namun, masa jabatan Bapak hanya 512 hari dengan banyak alasan yang melatarinya. Lalu, lembaga ini menjadi wahana untuk melanjutkan itu,” kata Ilham.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie membaca salah satu koleksinya di perpustakaan Habibie Ainun, Jakarta, 11 Agustus 2014.

Ilham menceritakan, tujuan berdirinya lembaga itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah visi, yakni Demokrasi Harus Berlanjut. Ini sejalan dengan upaya demokratisasi yang dilakukan Habibie semasa kepemimpinannya. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkannya merupakan fondasi awal negara ini memasuki era demokrasi.

Untuk itu, lanjut Ilham, demokrasi sekaligus diposisikan sebagai nilai utama guna mengkaji berbagai isu strategis yang menjadi perhatian lembaga. Sejumlah bidang kajian itu, antara lain, demokrasi dan hak asasi manusia; demokrasi, ekonomi, dan ekologi; serta demokrasi, sains, teknologi, dan inovasi.

”Sempat banyak orang salah mengerti semasa awal lembaga ini berdiri. The Habibie Center dikira fokus saja pada pengembangan teknologi, padahal tidak seperti itu. Di sini lebih menekankan demokrasi. Adanya inovasi yang baik juga memerlukan demokrasi, bukan?” kata Ilham.


Gedung The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Semasa awal didirikan, perjuangan Ilham dan keluarganya memperoleh kepercayaan publik cukup berat. Sebagian kalangan menduga, tujuan pendirian lembaga itu demi kepentingan politik Habibie. Pasalnya, masa jabatan yang diembannya terbilang pendek. Dalam perjalanannya, dugaan-dugaan itu terbantahkan dengan sendirinya. 

”Setelah 25 tahun lebih kami bekerja, memang akhirnya Habibie Center selalu dilihat sebagai think tank, NGO, atau yayasan profesional yang tidak partisan. Kami benar-benar sejati mendukung demokratisasi negara kita dari segala aspek. Itu hal yang selalu kami perjuangkan karena tidak jatuh dari langit,” kata Ilham.

Terkait hasil kerja lembaga, jelas Ilham, wujudnya bermacam-macam, terentang dari kajian kebijakan, konferensi, seminar, hingga diskusi publik. Di sisi lain, upaya mewariskan pemikiran Habibie turut ditempuh dengan menulis buku. Sedikitnya 64 judul buku yang menceritakan sosok Habibie telah diterbitkan.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kiri) bergurau dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat berjumpa pada Dialog Kebangsaan, Mengelola Keragaman, Meneguhkan Keindonesiaan di Auditorium LIPI, Jakarta, 15 Agustus 2017.

Dari sederet agenda, salah satu yang rutin dihelat adalah Habibie Democracy Forum. Sejak 2023, ajang itu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai kalangan untuk membahas situasi demokrasi terkini.

Isu itu kian relevan mengingat tren kemunduran demokrasi tengah dialami banyak negara di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Menariknya, demokrasi tidak melulu dilihat dari kacamata politik, tetapi juga sektor lainnya, seperti teknologi, digital, dan ekologi. 

”Tujuan besarnya adalah apa yang kita sudah miliki harus kita perbaiki. Maksud saya, kualitas demokrasi dari negara kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita menjadi negara yang maju pada tahun 2045,” kata Ilham soal harapan ke depan mengenai lembaga The Habibie Center.

Oleh Nino Citra Anugrahanto
Artikel tayang di Harian Kompas dan kompas.id pada tanggal 21 Februari 2026