Ketika Presidential Communication Office (PCO) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024, banyak pihak berharap lembaga ini menjadi simpul komunikasi strategis pemerintah.

Fungsi utamanya jelas: menyampaikan kebijakan presiden kepada publik, mengoordinasikan narasi lintas kementerian, dan memastikan diseminasi informasi berjalan terpadu.

Namun, sejak berdiri, lembaga ini justru lebih sering menjadi sasaran kritik. Alih-alih tampil sebagai clearing house komunikasi negara, PCO terjebak dalam birokrasi tumpang tindih, minim respons cepat, dan gagal membangun sensitivitas pada keresahan publik.

Birokrasi yang membingungkan

Sejak awal, gagasan PCO adalah menjembatani komunikasi antara presiden, kementerian/lembaga, dan publik. Namun, praktiknya menunjukkan hal sebaliknya. Banyak kementerian tetap menjalankan fungsi humasnya sendiri tanpa koordinasi efektif dengan PCO. Akibatnya, narasi pemerintah sering tumpang tindih.

Isu strategis seperti harga BBM, subsidi listrik, target EBT, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sering dijelaskan pejabat dengan framing berbeda: ada yang menekankan keadilan subsidi, tuntutan global, target net zero sementara kapasitas batubara ditingkatkan, sedangkan yang lain fokus pada infrastruktur untuk pembangunan IKN. Akibatnya, publik bingung karena PCO tidak hadir sebagai pusat klarifikasi.

Dalam perspektif teori agenda setting (McCombs & Shaw, 2020), lembaga komunikasi pemerintah seharusnya berfungsi menentukan prioritas isu krusial yang harus menempati ruang publik. Namun, tanpa koordinasi, agenda pemerintah tidak akan pernah jelas sehingga ruang itu segera diisi aktor lain, seperti media, oposisi, atau influencer partisan, atau sampai tingkat tertentu, buzzer.

Respons lambat di era ”real-time”

Komunikasi politik sejatinya menuntut kecepatan. Di jagat media sosial, jeda satu jam saja bisa membuat narasi liar mendominasi percakapan publik. Namun, PCO masih terjebak logika birokrasi lama: setiap rilis harus melewati jalur berlapis dari staf, eselon, hingga pimpinan. Alhasil, too little, too late, klarifikasi yang keluar sering kali datang terlambat— saat isu sudah telanjur viral.

PCO, ibarat mobil sport, tapi transmisinya usang: delayed shifting, sluggish response. Ini sejalan dengan penjelasan Robert Entman, Bryan Gervais, dan R Lance Holbert berkaitan dengan media effects theory, keterlambatan ini karena pengaruh media yang tidak mampu diimbangi sebagai tuntutan komunikasi pejabat dalam politik kontemporer.

Narasi yang beredar di media sosial membentuk persepsi publik jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi pemerintah. Ketika framing negatif sudah mengendap di benak masyarakat, klarifikasi belakangan sering hanya dianggap sebagai justifikasi alias pembenaran, bukan penjelasan obyektif.

Kritik publik terhadap komunikasi pemerintah tidak berhenti pada soal kecepatan. Lebih parah lagi, banyak pernyataan pejabat yang terkesan dingin, teknokratis, bahkan tidak empatik. Misalnya ucapan tentang beban pajak, gaji, dan rangkap jabatan komisaris yang dinilai meremehkan penderitaan rakyat. Tanpa koordinasi komunikasi yang baik, pernyataan seperti ini cepat viral dan memantik kemarahan publik.

Dalam kerangka teori klasik framing (Entman, 1993), bahasa yang digunakan pejabat negara sangat menentukan persepsi masyarakat. Kata-kata yang kaku dan elitis menciptakan frame bahwa pemerintah tidak peduli kepada rakyat kecil.

Padahal, kerangka komunikasi empatik bisa menghadirkan frame alternatif: kebijakan memang berat, tetapi diambil demi kepentingan rakyat. Sayangnya, PCO gagal membangun frame semacam ini.

Problem struktural tetap

Pergantian kepala PCO diharapkan menjadi momentum pembenahan internal, dengan akar masalah yang membelit, tumpang tindih dengan humas kementerian, kewenangan ompong, dan komunikasi satu arah. Selama komunikasi publik pemerintah hanya jadi perpanjangan personal branding Presiden—seperti di era Jokowi—PCO boleh tampak gagah, tapi sejatinya hanyalah bayang-bayang birokrasi tanpa daya.

Padahal, komunikasi pemerintah tidak boleh hanya melekat pada figur. Lebih pada perlunya institusi profesional yang mampu mengoordinasikan pesan negara secara konsisten, merespons cepat isu krisis, dan menanamkan empati di setiap pernyataan publik.

Dalam literatur komunikasi politik dikenal tiga model kelembagaan komunikasi pemerintah. Pertama, presidential-centric, komunikasi melekat pada Presiden. Kelebihannya: informasi A-0, cepat, narasi tunggal, memperkuat personal branding. Risikonya akan muncul kultus individu dan krisis legitimasi ketika Presiden slip of the tongue (Kumar, 2007).

Kedua, public-centric, yaitu model yang menekankan responsivitas pada opini publik. Keuntungannya adalah komunikasi dua arah dan legitimasi jangka panjang, tetapi risikonya adalah kehilangan akses langsung ke Presiden.

Ketiga, institutional-centric, atau hibrida. Model ini menempatkan lembaga komunikasi dekat dengan Presiden, tetapi fungsinya tetap berorientasi ke publik dan media.

Contoh efektif terlihat pada Government Communication Service (GCS) di Inggris. GCS berada di bawah Cabinet Office sebagai unit profesional, bertugas menjadi clearing house komunikasi lintas kementerian, memastikan pesan pemerintah konsisten, berbasis data, jelas, dan mudah dipahami publik (Sanders & Canel, 2013).

Langkah strategis

Di luar perdebatan model, ada tiga hal mendesak. Pertama, PCO perlu otoritas penuh sebagai clearing house komunikasi negara—seluruh kementerian berada dalam satu koridor narasi, dengan PCO sebagai dirigen orkestra di dekat Presiden. Kedua, dibutuhkan tim respons cepat yang bisa menjawab isu dalam hitungan jam, bukan hari, apalagi berhari-hari. Ketiga, komunikasi publik mesti bertransformasi: bukan sekadar bahasa teknokratis, tapi narasi yang humanis, menyentuh emosi rakyat, dan membangun empati.

Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga mengelola persepsi, emosi, dan kepercayaan. Selama problem struktural tidak dibenahi, reshuffle kepala PCO hanya akan menjadi kosmetik birokrasi. Akhirnya, jarak antara negara dan rakyat melebar bukan semata akibat kebijakan yang keliru, melainkan karena cara penyampaian yang gaduh, gagal menyentuh nalar dan simpati publik.

Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Kepresidenan (2009-2014)