Kepala Bidang Kajian ASEAN, A Ibrahim Almuttaqi dikutip dalam sebuah artikel Harian Kompas berjudul 'Oposan Sulit Pulang.' Untuk artikel selengkapnya, silakan lihat di bawah:

Oposan Sulit Pulang

Para tokoh oposisi Kamboja ingin transit di negara-negara Asia Tenggara menuju Kamboja. Mereka ditolak hingga ditangkap.

PARIS, KAMIS - Para tokoh oposisi Kamboja ditolak naik pesawat hingga ditangkap kala berusaha kembali ke negaranya. Kesulitan itu membuat mereka hampir tak mungkin mewujudkan rencana pulang pada Sabtu (9/11/2019) dan merayakan Hari Kemerdekaan Kamboja.

Tokoh oposisi utama, Sam Rainsy, ditolak mendaftar masuk pesawat Thai Airways di Bandara Charles de Gaulle, Paris, pada Kamis (7/11/2019). "Saya tidak boleh naik. Mereka bilang mendapat perintah dari petinggi untuk melarang saya naik. Saya sangat terkejut, sangat kecewa. Saya ingin kembali. Warga menunggu saya," ujar mantan Menteri Keuangan Kamboja yang mengasingkan diri di Perancis sejak 2015 itu.

Dari Perancis, Rainsy berencana transit di Thailand, lalu menempuh perjalanan darat ke Kamboja. Selumbari, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menyatakan tidak mau Rainsy transit di Thailand.

Bukan hanya Rainsy yang kesulitan kembali. Wakil Presiden Partai Pembebasan Nasional Kamboja (CNRP) Mu Sochua juga kesulitan pulang. Tiga pekan lalu, pemegang paspor Amerika Serikat itu ditolak masuk ke Thailand. Mantan Menteri Urusan Perempuan itu lari ke AS pada 2017 untuk menghindari penangkapan. Setelah ia lari, sejumlah tokoh CNRP memang ditangkap dan pengadilan Kamboja membubarkan partai yang secara faktual dipimin Rainsy itu pada 2017.

Sochua meninggalkan AS menuju Thailand pada pekan ketiga Oktober. Karena ditolak di sana, ia ke Malaysia, lalu ke Indonesia. Di Jakarta, ia menggelar jumpa wartawan pada Rabu siang, lalu terbang ke Kuala Lumpur pada Rabu malam. Di Bandara Internasional Kuala Lumpur, ia ditangkap.

Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Hor Nambora memprotes Indonesia karena kehadiran dan aktivitas Sochua di Jakarta. Ia meminta Jakarta menangkap Sochua yang dinyatakan sebagai buronan. "Sayang sekali, Indonesia sebagai sesama anggota ASEAN membiarkan Sochua masuk dan melakukan kegiatan melawan pemerintah di Jakarta meski ada perintah penangkapan terhadapnya," katanya.

Hak asasi manusia

Ketua Kajian ASEAN The Habibie Center Ahmad Ibrahim Almuttaqi mengatakan, ASEAN pun seharusnya mendorong aturan hukum, norma demokrasi, dan hak asasi manusia dihormati. Meski demikian, sampai sekarang ASEAN masih menahan diri berkomentar dalam masalah Rainsy.

Ibrahim mengatakan, permintaan Phnom Penh soal Sochua sangat dipertanyakan. Anggota ASEAN seharusnya tidak boleh sembarangan mengatasnamakan semangat ASEAN untuk memaksa negara lain melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.

Ia juga mengingatkan, kebebasan berpendapat dan pers yang dijamin hukum Indonesia harus dihormati. Hal itu terkait protes Nambora pada jumpa wartawan yang digelar Sochua di Jakarta.

Sementara juru bicara Kemlu Kamboja, Koy Kuong, mengatakan, jumpa wartawan oleh Sochua tidak menggambarkan sikap resmi Indonesia. "Bisa saja itu karena kelompok oposisi. Oposisi lintas negara biasa saling berkomunikasi," ujarnya.

Deportasi

PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Kuala Lumpur tidak akan mendeportasi Sochua ke Kamboja. Mereka pun dilarang tetap di Malaysia. "Kami tidak mau mereka menggunakan Malaysia sebagai tempat perlawanan di negara lain. Kami sedang mencari negara mana pun yang mau menerima dia," ujar Mahathir.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, permintaan deportasi dari Phnom Penh tidak akan dikabulkan. "Kami membuat keputusan sendiri," katanya.

"Ada surat penangkapan. Kami ingin menangkap dia. Kami tidak tahu sikap Malaysia," kata juru bicara kepolisian Kamboja, Chhay Kim Khoeun. (AP/AFP/REUTERS/RAZ)

[Artikel ini pertama kali diposting oleh Kompas pada tanggal 8 November 2019 dan bisa ditemukan di: https://kompas.id/baca/utama/2019/11/08/oposan-sulit-pulang/]