Kepala Bidang Kajian ASEAN, A. Ibrahim Almuttaqi dikutip dalam sebuah artikel Medcom.id berjudul 'Normalisasi Hubungan Israel-UEA-Bahrain Dinilai Atas Persetujuan Saudi' Untuk artikel selengkapnya, silakan lihat di bawah:

Normalisasi Hubungan Israel-UEA-Bahrain Dinilai Atas Persetujuan Saudi

Jakarta: Normalisasi hubungan antara Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab sudah diresmikan hari ini, Rabu, 16 September 2020 di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat. Pengamat dari Habibie Center, Ibrahim Almuttaqi menuturkan jika perjuangan Palestina seperti makin tak berdaya.

Kepada Medcom.id, Ibrahim mengatakan normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Bahrain sangat memalukan. Namun, ia menilai keputusan Bahrain untuk melakukan normalisasi tak lepas dari izin Arab Saudi.

'Bahrain tampaknya telah menerima 'lampu hijau' dari Arab Saudi sebelum membuat kesepakatan,' tuturnya lewat pesan singkat, Rabu, 16 September 2020.

'Memang, kebijakan luar negeri Bahrain sangat dipengaruhi oleh Arab Saudi, dan (keputusan) itu tidak akan berhasil jika Arab Saudi tidak menyetujuinya,' imbuh dia.

Meski demikian, ia menilai Arab Saudi tidak akan melakukan normalisasi hubungan dalam waktu dekat. Pasalnya, akan ada konsekuensi besar yang tidak diketahui di Timur Tengah.

Negeri Petrodolar akan tetap 'netral' walaupun Putra Mahkota Mohammed bin Salman diklaim Presiden AS Donald Trump, tertarik untuk melakukan normalisasi.

'Dalam hal ini, saya pikir Arab Saudi pertama-tama akan 'menguji air' dengan mengizinkan negara-negara Arab lainnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel terlebih dahulu,' tutur dia.

Menurutnya, Bahrain adalah cara bagi Saudi untuk melihat situasi ke depannya.

Presiden AS Donald Trump menyebut peresmian ini sebagai dimulainya 'Fajar di Timur Tengah yang baru.' UEA, Bahrain, dan Israel sama-sama menyebut normalisasi ini sebagai perjanjian bersejarah.

Namun, Ibrahim mengatakan banyak tanda tanya mengenai cara perjanjian itu akan membantu orang Palestina. Menurut dia, wajar jika Palestina merasa dikhianati oleh kedua negara Arab tersebut.

'Saya rasa Bahrain dan UEA harus menjelaskan kepada publik alasan di balik keputusan mereka,' serunya.

Sejak Israel berdiri pada 1948, UEA dan Bahrain adalah negara Arab ketiga dan keempat yang mengakui status negara tersebut. Selama berdekade-dekade, sebagian besar negara Arab telah memboikot Israel, berkukuh bahwa hubungan bilateral baru bisa terjalin usai konflik dengan Palestina terselesaikan.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa perdamaian di Timur Tengah baru dapat terwujud saat Israel mundur dari daerah pendudukan.

'Perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai hingga pendudukan Israel berakhir,' ujar Abbas usai UEA dan Bahrain meresmikan normalisasi dengan Israel.

[This article was first published in Medcom.id Post on 16 September 2020 and can be found at: here]