Bawono Kumoro
Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center

Mewujudkan Pilkada Aman dan Berkualitas

Dalam rapat kerja bersama antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhir Mei lalu telah diputuskan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

Keputusan itu sekaligus mempertegas waktu pelaksanaan pilkada serentak 2020 sebagaimana tercantum di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Semula pelaksanaan pilkada ini akan berlangsung pada 23 September 2020. Akan tetapi, akibat pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) pelaksanaan pilkada tersebut dimundurkan pada 9 Desember 2020. Keputusan untuk menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 sekaligus menggugurkan dua opsi lain. Yaitu opsi pilkada pada Maret 2021 dan opsi pilkada pada September 2021.

Opsi terbaik

Opsi pilkada pada 9 Desember dianggap merupakan opsi terbaik oleh Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu. Sebab, hingga saat ini tidak ada yang dapat menjamin kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Sehingga, apabila dimundurkan hingga 2021 pun tidak ada jaminan pendemi sudah berakhir atau hilang sama sekali. Lebih lanjut, penundaan pilkada hingga 2021 juga dikhawatirkan akan membawa implikasi serius berupa pengangkatan ratusan pelaksana tugas (plt), mengingat sebagian besar kepala daerah di 270 daerah tersebut akan habis masa jabatan pada Februari 2021.

Jika dilakukan pemilihan pada tahun ini, diperkirakan pada Maret 2021 kepala daerah terpilih sudah dapat dilantik. Namun, apabila pemilihan dilakukan pada 2021, pelaksana tugas akan lebih lama mengisi kekosongan kursi kepala daerah.

Padahal, berbagai kebijakan penting harus segera diselesaikan kepala daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Tidak sedikit pihak, terutama kalangan pegiat pemilu, ragu dan pesimistis bahwa pilkada pada 9 Desember 2020 akan dapat berlangsung sukses. Pilkada di masa pandemi seperti ini dinilai akan lebih membawa mudarat daripada manfaat, seperti berpotensi memunculkan kelompok (klaster) baru kasus positif covid-19 dan menguntungkan bakal calon kepala daerah petahana.

Keraguan itu sangat wajar dan masuk akal. Terutama, karena Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menggelar pilkada di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Terlepas pro dan kontra yang mencuat saat ini di ruang publik terkait waktu pilkada, keputusan politik sudah diambil para pemangku kebijakan. Karena itu, hemat penulis, saat ini jauh lebih penting bagi kita semua untuk mencurahkan pemikiran dan gagasan sekaligus memberikan dukungan moril bagi KPU, agar, pilkada tahun 2020 dapat berlangsung secara berkualitas dengan memenuhi prinsip free and fair election. Sekaligus, juga mampu menghadirkan rasa aman bagi para pihak terlibat di lapangan.

Bagaimana menjamin pilkada dapat dilaksanakan secara berkualitas memenuhi prinsip free and fair election? Tidak ada jalan lain untuk memastikan pelaksanaan pilkada tahun ini memenuhi prinsip free and fair selain memastikan seluruh tahapan pilkada dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transpransi, integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Karena itu, keberadaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai rujukan teknis pilkada tahun 2020 menjadi hal krusial. Ia harus dapat menjamin pelaksanaan seluruh tahapan pilkada senantiasa mengedepankan prinsip demokrasi, transpransi, integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Dalam tataran pelaksanaan, untuk memastikan hal tersebut dapat terwujud, koordinasi yang baik antara KPU di daerah, Bawaslu, dan juga para pihak lain, termasuk partai politik dan aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Regulasi

Selain memastikan pilkada tahun 2020 dapat berlangsung secara berkualitas memenuhi free and fair election, menghadirkan rasa aman bagi pihak-pihak terlibat di lapangan juga penting untuk diwujudkan. Persis di titik ini KPU diuji untuk dapat mampu merumuskan sebuah regulasi berisi aturan teknis dimana dapat menjamin aspek keselamatan para aktor di lapangan selama berlangsung tahapan-tahapan pilkada mulai Juni ini hingga hari pelaksanaan nanti.

Sebagai contoh, formula kebijakan seperti apa untuk dapat menjamin tahapan verifikasi faktual bagi dukungan calon perseorangan dapat tetap berjalan secara baik tanpa mengabaikan aspek keselamatan para petugas di lapangan.

Tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan tertunda untuk dilakukan pada Maret lalu setelah pandemi meluas di hampir seluruh daerah di Indonesia. Ketika itu, KPU mengeluarkan keputusan KPU Nomor 179 / PL.02 - Kpt / 01 / KPU / III / 2020 sebagai dasar hukum bagi penundaan pelaksanaan tahapan pilkada tersebut.

Belum lagi tahapan-tahapan lain yang juga melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah tidak sedikit, seperti pemungutan suara di hari pemilihan nanti. Formula kebijakan seperti apa yang akan ditawarkan KPU nanti untuk menjamin tingkat partisipasi di hari pelaksanaan pilkada agar mencapai target sebagaimana diharapkan.

Para pemilih ditenggarai akan lebih memilih untuk berada di rumah daripada hadir di tempat pemungutan suara demi menghindarkan diri dari risiko penularan virus. Mengingat, sejumlah aktivitas di tempat pemungutan suara hampir sulit untuk menghindarkan diri dari interaksi jarak dekat dan bersentuhan secara fi sik dengan orang lain.

Melakukan pendaftaran, mencoblos surat suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan mencelupkan jari di dalam wadah tinta ungu sebagai tanda telah mencoblos merupakan contoh serangkaian aktivitas penulis maksudkan tersebut. Memang, bukan hal mudah bagi KPU untuk dapat menghasilkan formulasi kebijakan sebagaimana penulis sampaikan di atas. Apalagi, mengacu pada skenario pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, mulai bulan Juni ini tahapantahapan pilkada serentak sudah harus kembali dilanjutkan.

Itu berarti seluruh tahapan tersisa hingga menuju hari pelaksanaan nanti, harus segera dijalankan kembali sembari membuat formulasi kebijakan tepat, agar kualitas pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 dapat tetap terjaga.

KPU harus segera menuntaskan regulasi dan panduanpanduan teknis yang diperlukan bagi pelaksanan tahapantahapan tersisa, hingga menuju hari pelaksanaan pada 9 Desember mendatang.

[Artikel ini pertama kali diposting oleh Media Indonesia pada tanggal 19 Juni 2020 dan bisa ditemukan di: https://mediaindonesia.com/read/detail/321689-mewujudkan-pilkada-aman-dan-berkualitas]

Share
Ingin mendapatkan informasi aktifitas The Habibie Center?