Acara Talking ASEAN Webinar on "Protecting Fundamental Human Rights in ASEAN amidst the COVID-19 Pandemic" yang telah dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2020 diliput oleh Harian Kompas ke sebuah artikel berjudul 'Indonesia Desak Akses Setara untuk Dapatkan Vaksin.' Untuk artikel selengkapnya, silakan lihat di bawah:
Indonesia Desak Akses Setara untuk Dapatkan Vaksin
Indonesia mendesak komunitas internasional menjamin ketersediaan dan akses vaksin Covid-19 bagi negara berkembang dan negara miskin. Jaminan itu penting untuk memastikan Covid-19 benar-benar teratasi.
Ketersediaan vaksin untuk semua menjadi salah satu isu pokok Indonesia dalam berbagai diplomasi bilateral dan multilateral. Dalam sejumlah pertemuan sejak Februari 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu menekankan hal itu. Pesan itu antara lain disampaikan Retno dalam pertemuan 11 menlu negara International Coordination Group on Covid-19. Pesan itu juga disampaikan dalam pertemuan pengusaha, pemerintah, dan ekonom ASEAN dan Asia Pasifik yang difasilitasi World Economic Forum (WEF).
"Jika vaksin ditemukan, harus bisa diakses negara berkembang dan kurang berkembang," ujar Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan pada Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama menegaskan kembali pesan itu dalam tele konferensi, Rabu (22/4/2020), di Jakarta. "Pandemi Covid-19 hanya bisa diatasi bila semua bekerja sama," kata Rizal lebih lanjut.
Jaminan soal akses vaksin merupakan penerjemahan keinginan Indonesia agar semua kerja sama di masa pandemi ini membawa manfaat nyata. Kini, sejumlah negara dan lembaga sedang mengembangkan vaksin Covid-19. Jika semua lancar, vaksin Covid-19 diperkirakan akan tersedia di pasar pada akhir 2021. Sayangnya, ada isu sejumlah negara berusaha mengendalikan pasokan vaksin. Hal itu antara lain tercermin pada upaya Amerika Serikat membeli perusahaan farmasi Jerman yang sedang mengembangkan vaksin Covid-19. Berlin memprotes rencana akuisisi itu. Jerman berkeras vaksin harus bisa diakses semua negara.
Dalam acara terpisah, isu vaksin juga menjadi perhatian Wakil Indonesia pada Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum. Menurutnya, kerja sama ASEAN harus didorong pada isu akses vaksin dan pemberdayaan perempuan. "ASEAN Fund bisa dipakai untuk mendorong pengembangan dan penyediaan vaksin," ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan The Habibie Center. Manajer Forum-Asia untuk wilayah ASEAN, Rachel Arinii Judhistari juga menjadi pembicara dalam diskusi itu.
Isu sosial
Selain soal vaksin, Yuyun juga menyoroti isu yang kerap diangkat Indonesia yaitu perlindungan pekerja migran dan perempuan. Selain itu, ia pun menyoroti isu hak asasi manusia yang berpotensi tercederai saat implementasi kebijakan pembatasan mobilitas warga.
Di tengah pandemi, isu itu semakin penting diperhatikan. Hal itu antara lain dengan fakta ribuan pekerja migran di Singapura tertular Covid-19. Penularan masif itu antara lain diduga karena mereka tinggal di kamar berisi belasan orang sehingga tidak mungkin menerapkan ketentuan jaga jarak. "Kesehatan umum seharusnya menyangkut semua orang, tidak ada yang boleh dikecualikan. Kerja sama ASEAN penting untuk menolong pekerja migran," ujarnya.
Selain soal penularan, fakta banyak pekerja migran kehilangan penghasilan selama masa isolasi juga jadi perhatian Indonesia memperkirakan hingga 600.000 pekerja migran pulang dari Malaysia pada Maret-Mei 2020. Sedikitnya 500.000 orang akan pulang dalam tiga pekan mendatang. "Pekerja migran dan pengungsi paling sedikit mendapat informasi dan bantuan terkait Covid-19," ujar Yuyun.
Sementara Rachel menyebut ASEAN perlu meninjau ulang protokol penanggulangan pandemi yang disusun pada 2008. Selain sudah lama, protokol itu perlu ditinjau untuk lebih mempertimbangkan faktor hak asasi manusia. Baik Yuyun maupun Rachel menegaskan, penggunaan kekerasan berlebihan, dan pelibatan militer saat penerapan pembatasan perlu mendapat perhatian serius.
[Artikel ini pertama kali diposting oleh Harian Kompas pada tanggal 22 April 2020 dan bisa ditemukan di: https://kompas.id/baca/internasional/2020/04/22/indonesia-desak-akses-setara-pada-vaksin/]
Komentar