Departemen

Perdamaian dan Pembangunan

"Kita tidak akan menikmati pembangunan tanpa keamanan (perdamaian), kita tidak akan menikmati keamanan (perdamaian) tanpa pembangunan, dan kita tidak akan menikmati keduanya tanpa menghormati hak asasi manusia
Sekretaris Jenderal PBB, 2005

Sejak era kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami beberapa kali gelombang kekerasan yang merusak perdamaian dan mengganggu pembangunan, misalnya beberapa konflik separatis pada era awal kemerdekaan dan konflik besar pada peralihan rezim orde lama ke orde baru. Gelombang besar konflik juga terjadi pada awal era reformasi tahun 1998. Gelombang-gelombang kekerasan tersebut mengkonfirmasi Laporan Pembangunan Dunia/World Development Report (WDR) tahun 2011 yang menyebutkan bahwa 2011 “Wilayah yang mengalami konflik skala besar berpotensi mengalaminya kembali paling tidak setelah 1 dekade”. Olehnya perlu perhatian yang lebih besar atas karakteristik dan penyebaran konflik agar upaya-upaya pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian bisa dilakukan secara efektif.

Di sisi lain, terjadi pergeseran paradigma dalam melihat pembangunan, yang sebelumnya hanya focus pada hasil pembangunan, menjadi focus pada factor-faktor yang terkait secara integral dengan pembangunan. Beberapa fakta telah menyebutkan hubungan penting antara perdamaian dan pembangunan, misalnya WDR 2011 menyebut bahwa konflik berkekerasan dan insecurity menghambat pembangunan. Laporan capaian MDGs negera-negara miskin dan rentan/berkonflik lebih rendah dari negara berkembang lainnya. Beberapa studi juga menyebutkan hubungan imbal balik antara perdamaian dan pembangunan dimana pembangunan social ekonomi yang rendah berkontribusi pada munculnya konflik, dan sebaliknya kondisi social ekonomi yang rendah juga merupakan konsekuensi dari konflik.

Menyadari sejarah dan hubungan tersebut, sejak Oktober 2018 The Habibie Center membentuk Departemen Perdamaian dan Pembangunan. Departemen ini mewadahi program-program terkait yang telah dilakukan sejak berdirinya The Habibie Center dari awal.

The Habibie Center berpandangan bahwa keterlibatan berbagai pihak secara inklusif dalam perdamaian dan pembangunan adalah mutlak dilakukan sehingga program dan kegiatan The Habibie Center bisa diakses oleh public secara luas. Program dalam departemen ini dapat dikelompokkan menjadi:

  • Pembangunan data base yang diperbarui secara berkala.
  • Penelitian tematik terkait isu-isu pembangunan dan perdamaian.
  • Publikasi rutin, baik dari hasil studi kualitaitif maupun kajian-kajian kebijakan.
  • Pelatihan dan peningkatan kapasitas mitra lembaga di tingkat pusat dan daerah.
  • Membangun/memperkuat jaringan masyarakat sipil di pusat dan daerah untuk pedamaian pembangunan.

Tentang Program

Countering Terrorism and Violent Extremism in Indonesia:
Towards Inclusive and Data-based Framework (2017-Sekarang)

Program ini adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh The Habibie Center sejak tahun 2017 dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman radikalisme, kekerasan yang dipicu oleh ekstrimisme dan terorisme. Inisiatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem penanggulangan terorisme dan kekerasan akibat ekstrimisme yang berbasis data, secara inklusif melibatkan semua komponen masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Tujuan program tersebut akan dicapai melalui tiga sasaran utama, yaitu:

  1. Penguatan pembuatan kebijakan dan perumusan strategi kontra terorisme atau ekstremisme berbasis data.
  2. Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat sipil Indonesia dalam menghadapi terorisme dan/atau ekstremisme di Indonesia.
  3. Peningkatan kualitas instrumen hukum tentang terorisme dan/atau ekstremisme di Indonesia.

Di dalam program ini, The Habibie Center melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Selain mempublikasikan kertas kebijakan tematik secara reguler setiap 4 bulan sekali, program ini juga melakukan beberapa kegiatan lain, diantaranya adalah:

  • Menyediakan database terkait serangan terorisme dan ekstremisme serta usaha-usaha untuk menanganinya. Database ini akan diupdate secara berkala dan bisa diakses oleh publik secara on-line (https://deteksiindonesia.com/).
  • Menyusun monograf sebagai input atas revisi RUU terorisme yang memenuhi norma dan standar internasional tentang hak asasi manusia secara universal;
  • Mempublikasikan kertas kebijakan tematik secara reguler setiap 4 bulan sekali.
  • Melakukan penelitian mendalam tentang pengalaman Indonesia dalam menanggulangi isu terorisme dan ekstremisme.
  • Mendiseminasikan hasil-hasil kajian melalui seminar-seminar, lokakarya, dan mempublikasikannya ke dalam website program.
  • Mengadakan diskusi dan konsultasi dengan pemerintah terkait dengan temuan dan analisis di dalam kajian ringkas.
  • Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah dan masyarakat sipil di empat provinsi.
  • Mengadakan knowledge sharing meeting untuk memperkuat jejaring organisasi masyarakt sipil.
  • Kampanye melalui penyebaran info grafik dan lain-lain untuk memancing diskusi public yang lebih luas tentang isu-isu kontra terorisme.

Program ini didukung oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada melalui program Counter-Terrorism Capacity Building Program (CTCBP).

Countering Vulnerability to Human Trafficking in Violent Extremism in Southeast Asia
Melawan Kerentanan Terhadap Perdagangan Manusia dalam Ekstrimisme Berkekerasan di Asia Tenggara (November 2018 - Maret 2019)

Indonesia dan Filipina masih menghadapi tantangan transnasional dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang dan ekstrimisme berkekerasan (violent extremism). Beberapa analisis sudah mengungkap bahwa terdapat hubungan antara ekstrimisme berkekerasan dan perdagangan manusia di wilayah lain, termasuk Afrika Barat dan Timur Tengah. Sayangnya, potensi persinggungan antara perdagangan manusia dan ekstrimisme berkekerasan belum pernah ditinjau secara khusus di Indonesia dan Filipina, serta di wilayah Asia Tenggara pada umumnya.

Untuk memberikan analisis awal mengenai potensi keterkaitan tersebut, the United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi dengan The Habibie Center (Indonesia), Western Mindanao State University (the Philippines) dan Novametrics (big data) melakukan penelitian untuk melihat keberadaan dan bentuk keterkaitan antara perdagangan manusia dan ekstrimisme berkekerasan di Indonesia dan Filipina. Kegiatan penelitian ini menggabungkan komponen analisis big data dan weak signal analytics, dilengkapi dengan data dan analisis kualitatif yang bersumber dari wawancara serta focus group discussions.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk:

  1. Membangun pemahaman mendalam mengenai perdagangan manusia dan kaitannya dengan terorisme di Asia Tenggara, dan
  2. Membangun kapasitas pembuatan kebijakan serta operasionalisasinya dalam mencegah dan melawan perdagangan manusia yang berkaitan dengan terorisme.
THC-Peran
Building mediation capacity of Indonesian interfaith institutions
Membangun kapasitas mediasi lembaga lintas agama di Indonesia (2015-2016)

Konflik yang terjadi di Maluku 1999-2002 adalah salah satu konflik komunal terburuk disaksikan oleh Indonesia selama waktu itu. Konflik terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Salah satu yang terkuat adalah perjuangan politik antara komunitas Muslim dan Kristen yang dihasilkan dari perkembangan logis dari kemajuan kelompok pertama dalam pendidikan, pengaruh/kekuasaan dan keterampilan.

Meskipun konflik kekerasan Muslim-Kristen telah berakhir lebih dari satu dekade yang lalu, ketegangan dan ketidakpercayaan antara kedua komunitas agama tetap terasa. Segregasi sosio-spasial bukanlah fenomena baru di Ambon, atau Maluku secara lebih umum. Hal tersebut merupakan produk struktur masyarakat kolonial yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda. Tetapi, meskipun ada demarkasi yang jelas antara komunitas Kristen dan Muslim di Ambon sebelum konflik, interaksi sosial antara kedua komunitas tidak mengalami gangguan signifikan atau gesekan. Hal tersebut berubah setelah konflik, dengan ditandai hubungan antar-komunal menjadi terganggu oleh rasa saling tidak percaya dan curiga.

Pada September 2011, konflik berkekerasan menggarisbawahi bahaya segregasi ini. Temuan penelitian The Habibie Center (THC) menemukan beberapa pemicu potensial untuk eskalasi konflik. Termasuk di dalamnya adalah provokasi oleh pihak eksternal yang dapat dengan mudah memicu kekerasan karena kurangnya komunikasi antara dua komunitas agama; hubungan yang tidak nyaman antara penduduk setempat dan pendatang; ketidakpercayaan dan kecurigaan antara komunitas agama yang berbeda; sengketa perbatasan yaitu antara daerah yang didominasi oleh komunitas agama yang berbeda; dan mudahnya masyarakat untuk dimobilisasi bahkan jika mereka mungkin tidak mengerti apa yang memicu insiden itu.

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas di Ambon, The Habibie Center dan Centre for Humanitarian Dialogue, dengan dukungan Europen Union berusaha untuk memberikan kontribusi pada mitigasi, pencegahan dan manajemen konflik di Ambon, Maluku, melalui forum dialog yang menargetkan pemimpin terutama agama dan aktor lintas agama, baik dari lembaga formal ataupun lembaga informal. Partisipasi pemimpin agama dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik merupakan tanggung jawab yang mereka emban atas posisi strategis mereka dalam masyarakat, dan kerjasama antara para pemimpin ini penting untuk mendorong komunikasi dan interaksi antar komunitas.

Secara umum, program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada manajemen, mitigasi dan pencegahan konflik di Ambon, Maluku. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

  • Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pemicu konflik dan peran lembaga lintas agama lokal, baik formal formal maupun informal dalam pencegahan dan penyelesaian konflik lokal.
  • Merancang dan mendukung roadmap untuk rekonsiliasi dan mekanisme pemantauan lokal.
  • Mengembangkan dan mendukung dialog dan kapasitas mediasi lembaga lintas agama lokal formal dan informal dan pemangku kepentingan yang dipilih.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

  • Penelitian dan kerja lapangan untuk melengkapi analisis data yang ada tentang pemicu konflik lokal antara komunitas agama yang berbeda dan peran aktor lintas agama.
  • Serangkaian sesi dialog dengan aktor lintas agama yang relevan dan pemangku kepentingan lokal lain yang diidentifikasi.
  • Kegiatan peningkatan kapasitas pada dialog dan mediasi bagi pelaku lintas agama yang relevan dan pemangku kepentingan lokal yang dipilih.

Output yang secara langsung dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah:

  • Kertas kerja tentang penyebab konflik lokal di Maluku dan peran aktor/lembaga lintas agama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik.
  • Roadmap atau aksi tindakan untuk rekonsiliasi dan mekanisme pemantauan konflik.
  • Toolkit mediasi yang disesuaikan untuk konteks lokal.
  • Sebuah jaringan yang terdiri dari pemangku kepentingan lokal/aktor lintas agama yang dilatih untuk mendahului dan menanggapi terjadinya konflik lokal.
  • Pemahaman yang lebih baik tentang pemicu konflik agama setempat dan peran aktor/lembaga lintas agama dalam pencegahan konflik dan mitigasi.
  • Pemahaman progresif tentang peran dialog dan mediasi dalam penyelesaian damai konflik lokal antara para pemangku kepentingan lokal.
Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)

Konflik dan perbedaan merupakan ciri yang lazim di setiap negara demokrasi. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki ciri yang sama ditambah dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Jika konflik dan keragaman ini dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kemakmuran bangsa. Jika gagal, dapat menimbulkan tindakan kekerasan yang mengancam stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pada masa awal transisi menuju demokrasi, Indonesia pernah mengalami konflik komunal dan separatisme yang berujung pada kekerasan massal. Pemerintah memang berhasil menangani kekerasan tersebut melalui berbagai kebijakan dan program pasca-konflik. Meski demikian, di berbagai wilayah masih terdapat residu konflik yang sewaktu-waktu berujung pada kekerasan. Pada saat yang sama muncul tantangan baru sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan transformasi politik seperti kekerasan terkait konflik Pemilukada dan sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memetakan residu konflik lama dan mendeteksi permasalahan baru untuk mendukung respons yang tepat.

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) merupakan sebuah terobosan dalam sistem informasi yang menyediakan data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek SNPK dipimpin oleh Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center. Pada tahun terkahir, The Habibie Center juga mendapatkan dukungan dari The Asia Foundatin-DFAT Australia, untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan penelitian lanjutan di beberapa provinsi di Indonesia.

Kegiatan utama di dalam program SNPK adalah:

  • Pertama, pengumpulan data secara rinci dan berkala tentang kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa kekerasan terjadi serta apa saja dampaknya.
  • Kedua, analisis atas data yang sudah dikumpulkan dan penelitian mengenai konflik dan kekerasan. SNPK ditujukan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan serta program penanganan dan pencegahan kekerasan.
  • Ketiga, pelatihan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk menggunakan data, menyusun analisa dan rekomendasi terkati resolusi konflik dan pembangunan perdamaian.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut, akses terhadap data dan analisis dari SNPK dibuka untuk public, yang bisa diakses melalui http://snpk.kemenkopmk.go.id

Proses pengumpulan Data SNPK menggunakan metodologi yang sudah teruji dan berdasarkan berita yang dimuat oleh surat kabar lokal dari berbagai wilayah cakupan di Indonesia sejak tahun 1998. Mulai Januari 2014, cakupan data sudah meliputi seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi). Data tersebut diperbaharui setiap bulan dan disajikan melalui situs SNPK. Situs SNPK menyajikan data tentang empat kategori kekerasan.

Analisis dan penelitian dilakukan dalam tiga bentuk dan dapat diakses di situs SNPK:

  • Pertama, penerbitan Laporan Bulanan SNPK oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Bulanan SNPK menyajikan data dan informasi aktual tentang insiden-insiden kekerasan yang menonjol.
  • Kedua, penerbitan Kajian Perdamaian dan Kebijakan per empat bulan oleh The Habibie Center (THC), berisi ulasan data dan kasus-kasus yang menonjol serta rekomendasi kebijakan.
  • Ketiga, THC juga melakukan penelitian mendalam tentang aspek-aspek konflik kekerasan yang relevan bagi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan konflik.

Selain itu, laporan tentang penanganan kasus-kasus konflik kekerasan yang dilakukan pemerintah akan disediakan di dalam website sehingga dapat diakses oleh publik.