Kepala Bidang Kajian ASEAN, A. Ibrahim Almuttaqi dikutip dalam sebuah artikel Harian Kompas berjudul 'Indonesia Tetap Jadi Mitra Strategis' Untuk artikel selengkapnya, silakan lihat di bawah:

Indonesia Tetap Jadi Mitra Strategis

JAKARTA, KOMPAS Kemenangan Donald Trump atau Joe Biden pada pemilihan presiden Amerika Serikat, Selasa (3/11/2020), berpotensi sama-sama tetap menguntungkan bagi Indonesia. Sebab, siapa pun yang bakal terpilih dinilai akan 'membutuhkan' kehadiran Indonesia, terutama di Asia dan Pasifik. Kemampuan Indonesia untuk menjaga keseimbangan dinamis di kawasan ini sangat dibutuhkan Amerika Serikat.

Meskipun demikian, Ketua Kajian ASEAN The Habibie Center Ahmad Ibrahim Almuttaqi, di Jakarta, berpendapat, Indonesia lebih cenderung menyukai pemerintahan Republikan. Sebab, Republikan lebih terbuka pada pasar bebas, tidak terlalu cerewet soal isu lingkungan hidup dan HAM, serta punya kesamaan soal konservatisme dengan sebagian warga dan pelaksana pemerintahan di Indonesia. Hal itu memudahkan kerja sama Indonesia-AS.

'Sayangnya, Trump kerap dianggap sangat tidak Republikan dan selama empat tahun terakhir telah banyak mengganggu, bukan hanya bagi AS, melainkan juga seluruh dunia, termasuk bagi Indonesia,' kata Ibrahim.

Sebaliknya, di bawah Biden, menurut Ibrahim, ada asumsi kehadiran kenormalan baru berupa pemulihan hubungan global. Namun, sebagian orang Indonesia biasanya tidak terlalu menyukai pemerintahan Demokrat.

Terkait relasi AS-Indonesia, Ibrahim menyayangkan, pemerintahan Trump baru akhir-akhir ini saja memberikan perhatian kepada Indonesia.

Pakar kebijakan luar negeri AS di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siswanto, tidak menampik bahwa ada kesan Trump mengabaikan Indonesia dan Asia Tenggara selama beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, ada indikasi Trump mengoreksi kebijakan itu. Situasi global dan kawasan mendorong AS untuk tetap merangkul Indonesia. 'Kalau tidak, Indonesia bisa dekat ke China dan itu tidak menguntungkan bagi AS,' ujarnya.

Baik Biden maupun Trump tidak mau kehilangan Indonesia di tengah persaingan AS-China. Setidaknya ada tiga alasan Indonesia menjadi rebutan dua negara besar itu.

Pertama, Indonesia berstatus negara berpenduduk Muslim terbanyak dan keberpihakan Indonesia dapat membantu citra Washington serta Beijing di kalangan Muslim global. Kedua, Indonesia dianggap sebagai pemimpin tradisional ASEAN dan sikap Indonesia kerap diasumsikan sebagai sikap kawasan.

'Anggota lain di ASEAN bisa saja bersikap condong ke China atau AS, dan ASEAN tetap dianggap netral. Berbeda ceritanya kalau Indonesia bersikap,' kata pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Faisal Karim.

Alasan lain Indonesia diperebutkan AS-China adalah praktik politik bebas aktif dan diterjemahkan dalam bentuk menjaga keseimbangan dinamis di kawasan. Di tengah ketegangan yang terus meningkat akibat persaingan Beijing-Washington, Jakarta dan mitranya di ASEAN juga terus mencari cara meredakan keadaan.

Meski menguntungkan Indonesia, menurut Siswanto, kemenangan Trump bisa berdampak negatif terhadap kawasan dan global. Pada kawasan, ketegangan akibat persaingan AS-China akan semakin meningkat. Selama pemerintahan Trump, Washington secara terbuka mengajak sejumlah negara untuk memusuhi China. Lawatan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Asia dalam sebulan terakhir merupakan bagian dari upaya penggalangan itu.

Secara global, kemenangan Trump berarti membuat peluang pemulihan perekonomian global akibat pandemi Covid-19 semakin berat. Trump sangat proteksionis dan terus menarik AS dari berbagai mekanisme multilateral. Padahal, sejumlah pihak menyepakati bahwa pemulihan dari pandemi membutuhkan kerja sama seluruh warga dunia.

Siswanto mengatakan, belum tentu Biden akan serta-merta mengoreksi kebijakan Washington terhadap Beijing. Meski demikian, tetap ada peluang Biden membuat ketegangan mereda dibandingkan era Trump.

Terkait pilpres AS, Biden, Trump, dan sembilan calon lain membutuhkan kemenangan di sekurangnya 270 dari 538 dewan elektoral. Serangkaian jajak pendapat menunjukkan, Biden hanya benar-benar berpeluang menang di 111 dewan elektoral, sedangkan Trump di 66 dewan elektoral. Adapun di 183 lainnya belum diketahui siapa yang akan menang. Sementara di sisa 178 dewan elektoral, Biden-Trump sama-sama berpeluang tipis untuk menang.

Hasil jajak pendapat di 178 dewan elektoral itu sedikit di atas ambang batas kesalahan penghitungan hasil jajak pendapat sehingga ada peluang perubahan. Sementara di 183 dewan elektoral, hasil jajak pendapat hampir setara dengan ambang batas kesalahan penghitungan yang terentang hingga 3 persen. Akibatnya, terlalu sulit memperkirakan siapa pemenang di 183 dewan elektoral itu.

Jajak pendapat memang mengindikasikan Biden punya peluang lebih besar untuk menang di banyak dewan elektoral. Bahkan, Biden berpeluang menang di negara bagian yang memiliki banyak suara perwakilan, seperti California dan New York dengan 84 suara perwakilan. Namun, Trump tetap berpeluang di belasan negara bagian dengan jumlah dewan elektoral di bawah 10. Pertarungan di pilpres AS memang berlangsung di tingkat dewan elektoral, bukan perolehan suara secara nasional seperti di Indonesia atau banyak negara lain.

Sistem itu memungkinkan capres yang secara nasional mendapat suara pemilih lebih sedikit tetap berpeluang menjadi pemenang pemilu dan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebab, suara pendukungnya tersebar di sejumlah dewan elektoral.

Hal itu, antara lain, dialami Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada tahun 2016 lalu. Saat itu, perolehan suara secara nasional Trump kalah jauh dari Hillary Clinton, tetapi Trump meraih lebih banyak dukungan dari dewan elektoral sehingga dialah yang melenggang menuju Gedung Putih.

[This article was first published in Harian Kompas Post on 4 November 2020 and can be found at: here]

Share
Ingin mendapatkan informasi aktifitas The Habibie Center?